Saparudin Hadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025

Kubu Raya – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sanggau, Saparudin, menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kubu Raya. Jumat, (13/09/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pengawasan terhadap proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang dilakukan sepanjang tahun 2025 dan membahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengawasan PDPB, termasuk dinamika data kependudukan, pindah domisili, dan potensi pemilih ganda, serta memperkuat sinergi antar jajaran Bawaslu dalam memastikan validitas dan akurasi data pemilih menjelang Pemilu yang akan datang.

Pimpinan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Yosef Harry Suyadi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa proses PDPB merupakan salah satu tahapan krusial dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, pengawasan yang optimal diperlukan untuk memastikan akurasi dan validitas data pemilih. Kerja kepemiluan pasca tahapan yang termuat langsung di UU 7 tahun 2017 adalah PPDB dan bermuara di Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas.

"Melalui rapat ini, kita ingin memastikan bahwa setiap Bawaslu Kabupaten/Kota menjalankan fungsi pengawasan secara aktif, sekaligus menyerap berbagai kendala dan tantangan di lapangan untuk kemudian dicari solusinya bersama," ujarnya.

“Pemutakhiran data pemilih tidak hanya soal administratif, tetapi juga menyangkut hak konstitusional setiap warga negara. Oleh karena itu, pengawasan harus dilakukan secara cermat, berkelanjutan, dan berbasis data yang valid,” tambahnya.

Rapat koordinasi ini juga menjadi sarana konsolidasi antar-lembaga pengawas pemilu guna menyamakan persepsi dan strategi pengawasan menjelang tahapan Pemilu Serentak kedepannya.

Kegiatan berlangsung secara interaktif dengan sesi diskusi, penyampaian laporan evaluasi dari masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota.