Partisipasi Perempuan dalam Kepemiluan di Indonesia: Srikandi Bawaslu

Data pemilu menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan sebagai pemilih relatif tinggi, sejumlah 50,11% datang ke TPS sebanyak 102,58 juta dari 204,81 juta DPT. Namun keterwakilan perempuan sebagai calon terpilih, penyelenggara pemilu, dan pengawas masih belum proporsional. Dari suara pemilih yang diberikan hanya sebesar 24.01% diberikan kepada caleg perempuan, ini menandakan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik kepemiluan.

Meskipun kerangka hukum Indonesia telah menjamin kesetaraan gender dan menerapkan kebijakan afirmatif, keterlibatan perempuan dalam seluruh tahapan pemilu masih menghadapi hambatan struktural, kultural, dan institusional.
Bentuk Partisipasi Perempuan dalam Kepemiluan
Partisipasi perempuan dalam kepemiluan mencakup beberapa peran utama:
Sebagai pemilih, sebagai peserta pemilu (calon legislatif dan eksekutif), sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu, serta sebagai bagian dari pemantau dan pendidikan pemilih berbasis masyarakat. Sayangnya, semakin strategis perannya, semakin kecil proporsi keterlibatan perempuan.

Hambatan utama partisipasi perempuan tidak selalu bersifat hukum, melainkan sosial. Beban ganda domestik, keterbatasan akses sumber daya politik, stereotip kepemimpinan, serta kekerasan politik berbasis gender menjadi faktor dominan. Di titik ini, hukum sering kalah cepat dibanding budaya.
Kebijakan afirmatif adalah alat, bukan tujuan akhir. Tanpa pendidikan politik, dukungan institusional, dan perubahan pola rekrutmen partai politik, kuota perempuan berisiko menjadi formalitas administratif.
Jika kepemiluan dipahami sebagai ekosistem, maka perempuan bukan “kelompok tambahan, pun juga dalam pengawasan pemilu, pencegahan pelanggaran politik uang, dan bidang bidang yang sering luput, tetapi justru krusial, melainkan menjadi komponen penyeimbang".

Selamat Hari Kartini 2026 "Bersama, kita lanjutkan perjuangan Kartini, menginspirasi, memberdayakan, dan membawa perubahan bagi generasi masa depan".