Ketua Bawaslu Sanggau: Kami Ingin Pastikan Bahwa Daftar Pemilih Tersusun Berdasarkan Data Yang Faktual, Mutakhir, dan Akurat

Sanggau, 25 September 2025 — Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sanggau, Septiana Ika Kristia, bersama dua anggota, Jokomulyo Harisetiawan dan Candra Apriansyah, melakukan uji petik pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di wilayah Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau.

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan langsung terhadap keakuratan dan kevalidan data pemilih, guna memastikan bahwa hak pilih warga benar-benar terlindungi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

“Uji petik ini merupakan bagian dari upaya pencegahan pelanggaran pada proses pemutakhiran data pemilih. Kami ingin memastikan bahwa daftar pemilih tersusun berdasarkan data yang faktual, mutakhir, dan akurat,” ujar Ketua Bawaslu Sanggau, Septiana Ika Kristia.

Dalam proses uji petik, tim Bawaslu melakukan verifikasi langsung ke lapangan, mengecek domisili pemilih secara acak, dan berkoordinasi dengan pihak kelurahan.

Anggota Bawaslu Kabupaten Sanggau, Jokomulyo Harisetiawan, menambahkan bahwa kegiatan ini juga merupakan bagian dari edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan aktif dalam menjaga kualitas data pemilih.

“Kami mendorong masyarakat untuk proaktif dalam mengecek status pemilih mereka, serta melaporkan jika ada data yang tidak sesuai atau jika terdapat warga yang belum masuk dalam daftar,” ujar Jokomulyo.

Sementara itu, anggota lainnya, Candra Apriansyah, menekankan pentingnya sinergi antara penyelenggara pemilu, pemerintah kelurahan, dan masyarakat dalam menjaga hak konstitusional setiap warga negara.

“Pemutakhiran data pemilih bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu, tapi juga butuh dukungan dari pemerintah setempat dan partisipasi aktif masyarakat. Kolaborasi ini penting untuk menghasilkan daftar pemilih yang berkualitas,” tegas Candra Apriansyah.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Sanggau berharap daftar pemilih yang digunakan pada pemilu dan pilkada mendatang benar-benar mencerminkan kondisi faktual di lapangan dan tidak menimbulkan potensi konflik atau pelanggaran hak pilih.