Bawaslu Kalbar Gelar Rapat Penguatan Kelembagaan dan Perencanaan Program Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Sanggau

Sanggau – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat menggelar Rapat Penguatan Kelembagaan Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa serta Pembahasan Perencanaan Program Kegiatan Tahun 2026, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Sanggau. (14/10/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa serta Kasubbag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa dari Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat. Rapat bertujuan untuk memperkuat kelembagaan Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa sekaligus menyusun arah dan strategi program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Agnesia Ermi, menekankan pentingnya penguatan kelembagaan sebagai fondasi dalam menjalankan tugas pengawasan dan penyelesaian sengketa secara profesional dan berintegritas.

"Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa harus menjadi garda terdepan dalam menjaga marwah pengawasan pemilu. Maka dari itu, penguatan kelembagaan dan perencanaan program yang matang menjadi sangat penting," ujar Ermi.

Sementara itu, Uray Juliansyah, yang juga merupakan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, menyoroti pentingnya kolaborasi dan keselarasan antara Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyusun program yang responsif terhadap tantangan pengawasan pemilu.

"Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan pemahaman, menyelaraskan prioritas, dan merumuskan langkah konkret agar Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa mampu merespons dinamika pemilu secara cepat, tepat, dan akuntabel," tutur Uray.

Rapat juga membahas evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya, pemetaan permasalahan aktual yang berpotensi muncul pada tahapan pemilu mendatang, serta perumusan indikator kinerja utama yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan program Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa tahun 2026.

Melalui forum ini, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat berharap terbentuknya sinergi yang lebih solid antar lini pengawasan hukum dan penyelesaian sengketa di seluruh tingkatan, guna menghadirkan pengawasan pemilu yang bermartabat dan berkualitas.