Anggota Bawaslu Sanggau Hadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Evaluasi Kelembagaan Pengawas Pemilu di Balikpapan

Balikpapan, pada tanggal 12 sd 15 Oktober 2024

Anggota Bawaslu Kabupaten Sanggau, Jokomulyo Hari Setiawan bersama Saparudin menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Evaluasi Kelembagaan Pengawas Pemilu terkait dengan pelaksanaan pengawasan Pemilu 2024 dan kesiapan pengawasan pemilihan serentak tahun 2024 gelombang II merupakan forum strategis yang diadakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam rangka mengevaluasi kinerja kelembagaan pengawas pemilu serta mempersiapkan pengawasan di tahap-tahap pemilihan yang di ikuti oleh 22 Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota wilayah timur.

Agenda utama Rakornas ini mencakup:

Evaluasi Pengawasan Pemilu 2024 Gelombang I: Mengulas efektivitas pengawasan selama pelaksanaan Pemilu 2024 di gelombang pertama, termasuk kendala yang dihadapi dan pencapaian yang berhasil diraih.

Kesiapan Pengawasan Pemilihan Serentak Gelombang II Tahun 2024: Mempersiapkan tahapan pengawasan untuk pemilihan serentak gelombang kedua. Ini melibatkan kesiapan sumber daya manusia, teknologi, dan strategi pengawasan yang lebih komprehensif untuk memastikan pemilu berjalan dengan adil dan demokratis.

Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu: Diskusi tentang upaya peningkatan kapasitas pengawas pemilu di semua tingkatan, dari pusat hingga daerah, agar dapat lebih responsif terhadap tantangan pemilu yang semakin kompleks.

Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan Lain: Rakornas juga akan membahas tentang pentingnya kerjasama dengan lembaga lain seperti KPU, pihak keamanan, media, dan masyarakat sipil untuk memperkuat pengawasan pemilu.

Penguatan Kebijakan dan Regulasi: Peninjauan dan kemungkinan revisi terhadap kebijakan dan regulasi terkait pengawasan pemilu, sehingga lebih sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu 2024.

Rakornas ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan pengawas pemilu dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan independen serta memastikan pemilihan umum yang berlangsung bersih dan transparan.